MADIUN – Gemuknya realisasi gaji PNS pemkot di tahun 2012 menjadi penyebab Kota Madiun gagal mendapat alokasi CPNS baru rekrutmen tahun 2013. Sesuai data DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), realisasi belanja pegawai di tahun 2012, mencapai Rp 375 miliar atau 61,43 persen dibanding total belanja Rp 610,5 miliar.
Meski begitu, pemkot punya ancang-ancang dan optimistis di tahun 2014 dapat jatah CPNS. Wali kota Bambang Irianto mengasumsikan realisasi belanja pegawai pemkot di tahun 2013 akan turun di bawah 50 persen. Di APBD 2013, anggaran belanja pegawai dialokasikan Rp 435,7 miliar. Sedangkan total belanja sebesar Rp 868,9 miliar atau persentasenya 50,15 persen. ‘’Insya Allah tahun 2014 aman, kami upayakan turun persentase belanja pegawai dan saya akan surati pusat,’’ kata wali kota kepada Jawa Pos Radar Madiun.
Dia menambahkan, di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) masih kekurangan pegawai. Misalnya, di Dinas Pekerjaan Umum (DPU), RSUD Kota Madiun dan lainnya. Sehingga wajar jika pemkot meminta tambahan pegawai. Pada 2012, lanjutnya, pemkot sudah mengajukan analisa jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK) sebagai persyaratan mendapatkan alokasi CPNS baru. Tapi, lanjutnya, ganjalan malah terdapat di konstruksi belanja pegawai. ‘’Kenapa naik belanja pegawai tahun lalu itu karena dipengaruhi anggaran sertifikasi guru yang masuk di APBD, jadi melonjak,’’ ujarnya.
Bagaimana cara pemkot menurunkan persentase? Sekda Kota Madiun Maidi dikonfirmasi mengatakan, tahun 2012 ada sejumlah proyek yang tidak terserap seratus persen. Dan ada juga proyek yang tidak terserap. ‘’Caranya semua anggaran itu terealisasi, tidak ada duit yang balik ke kas daerah,’’ jelasnya.
Pejabat asal Magetan itu menambahkan, ketika duit balik ke kas daerah akan berpengaruh. Misalnya, proyek putus kontrak atau tidak terserap maka anggaran gaji dan honorarium bakal kembali ke kasda. ‘’Intinya semua kegiatan proyek terserap sudah bisa turun 50 persen,’’ ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala DPPKAD Rusdiyanto menyampaikan yang menambah belanja pegawai adalah sertifikasi atau TPP (Tunjangan Profesi Pendidik). Tahun 2013 saja, jumlah TPP anggarannya mencapai Rp 84 miliar. Dijelaskan persentase belanja pegawai itu didapatkan dari realisasi belanja pegawai dibagi total belanja di APBD. Di tahun 2012 misalnya, realisasi belanja pegawai Rp 375 miliar, sedangkan total belanja Rp 610, 5 miliar maka persentase yang diperoleh masih tinggi 61,43 persen. Seharusnya total belanja anggarannya Rp 692,4 miliar. Tapi, dalam perjalanannya sejumlah proyek tidak terserap dan putus kontrak. ‘’Kalau belanja itu besar, maka hasilnya persentase kecil,’’ ujarnya.
Rusdiyanto menambahkan, langkah terpenting pemkot adalah pengendalian proyek, bukan efisiensi anggaran. ‘’Proyek-proyek itu kan sudah terukur kecuali ada faktor x, seperti biaya dan waktunya jelas, sehingga harus dikendalikan dengan baik,’’ tandasnya. (ota/irw)
sumber : www.radarmadiun.info
0 komentar:
Posting Komentar